Penulis: | Minggu, 14 Oktober 2012 - 05:37:44 WIB
Hasil Rakernas
PDIP Minta Presiden Tak Obral Grasi ke Bandar Narkoba
Kategori: HUKUM - Dibaca: 278 kali

Surabaya, (Rakyat Media) - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan yang berlangsung di Surabaya berakhir. Ada 11 poin hasil Rakernas, di antaranya meminta pemerintah tidak memberikan hak grasi ke pengedar narkoba.

"Meminta kepada pemerintah untuk tidak menggunakan hak grasi bagi pengedar narkoba maupun pemberian grasi terhadap produsen dan pengedar narkoba," ujar Ketua Panitia Pusat Rakernas II PDIP, Puan Maharani, di hadapan peserta Rakernas, Minggu (14/10/2012).

PDIP juga menyerukan kepada pemerintah, untuk menyatakan perang terhadap narkoba yang mengancam kelangsungan generasi masa depan bangsa.

Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai, pemberian grasi adalah hak prerogatif presiden. Pemberian grasi masalah narkoba juga ada kaitannya dengan HAM.

"Kalau saya membaca di media seperti itulah alasannya bahwa hukuman mati sepertinya tidak bisa dilakukan lagi di Republik Indonesia. Tapi mari kita coba, kok tidak ada pendalaman secara lebih realitis," tuturnya.

"Kalau dilihat, kenapa tidak diperbincangkan mereka-mereka (pengguna) yang telah menjadi korban konsumen dari pada narkoba itu," terangnya.

Mega menceritakan, saat menjadi orang nomor satu di negeri ini, ia sudah memprediksi peredaran narkoba akan meluas. Katanya, saat ini sudah ada sekitar 5 juta penduduk Indonesia yang mengkonsumsi narkoba dan psikotropika.

"Pada waktu lalu saya sebagai presiden membuat BNN itu. Karena saya melihat akan semakin meningkatnya masalah narkoba," ujarnya. 

Mega juga mengatakan, pernah memberikan hukuman setingkat eksekusi pelaku narkoba. Keputusan tersebut memang berat, karena di satu sisi mengatasnamakan HAM, tapi di sisi lain, pengedar juga menimbulkan korban jiwa pengguna narkoba.

"Saya pernah menjadi presiden dan memberikan hukuman setingkat eksekusi. Sebagai manusia, saya merasa sangat berat melakukan hal itu. Tapi saya menggunakan nurani dan mempertimbangkan korban (pengguna) yang lebih banyak dari pada yang memiliki (pengedar atau produsen narkoba)," katanya.

"Perlu kah grasi itu diberikan atas nama HAM kepada mereka yang justru sebagai pengedar. Tapi bayangkan seperti apa kepedihan dari keluarga yang kehilangan mereka-mereka (pengguna). Jangan lupa, narkoba seperti penyakit yang laten. Bagaimana HIV AIDS menjadi berbaur juga," jelas Mega sambil mempersilakan wartawan menanyakan ke pihak yang berwenang masalah tersebut.

(dtk/rm) 



0 Komentar :

Copyright © 2012 RakyatMedia.com. All rights reserved BR.